Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
Jakarta, MadasNusantara – Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara prihatin atas keterkaitan Abdul Halim Islandar, La Nyalla Mahmud Mattalitti, dan Khofifah Indar Parawansa di Kasus Dana Hibah Provinsi Jawa Timur (Jatim) atas temuan KPK.
Ketua Umum Madas Nusantara Kanjeng Raden Haryo (KRH).HM.Jusuf Rizal, SH. pun mendesak KPK agar menangkap jaringan mereka di Daerah Madura.
Komentar tersebut disampaikan Ketum Madas Nusantara Kanjeng Raden Haryo (KRH).HM.Jusuf Rizal, SH di Jakarta menanggapi keterlibatan (dan keterkaitan) banyak tokoh dalam kirupsi dana hibah Rp21 triliun yang dilaporkan LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) ke KPK.
“Madas Nusantara mendukung KPK usut tuntas kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, sebab korupsi ini juga sampai ke Madura. Seharusnya disalurkan ke Warga Madura, tapi ternyata ditilap. Dzolim mereka itu,” tegas Jusuf Rizal penggiat anti korupsi Relawan Prabowo itu.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut keterkaitan tiga tokoh nasional dalam kasus suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur periode 2019-2022.
Tiga tokoh tersebut adalah eks Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, Abdul Halim Iskandar sempat menjabat sebagai Anggota DPRD Jawa Timur pada periode 2019-2024 sebelum akhirnya ditunjuk sebagai eks Mendes PDTT oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Asep mengatakan, tempus atau waktu dugaan korupsi dana hibah Jatim itu terjadi saat Abdul Halim masih menjabat sebagai anggota DPRD, sehingga penyidik melakukan upaya paksa seperti penggeledahan dan pemeriksaan.
“Jadi, untuk mantan Menteri Desa ini, yang bersangkutan itu pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Tentunya masih di lingkup waktu tersebut sehingga kami juga membutuhkan informasi terkait dengan masalah pokir ini. Seperti itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Terkait La Nyalla, KPK mengungkap keterlibatannya saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim. Asep mengatakan, KPK mendalami program-program yang dilakukan KONI yang berkaitan dengan dana hibah pokir tersebut.
“Jadi, ada (dana hibah) yang dititipkan di beberapa SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Makanya termasuk ke dinas-dinasnya tersebut kita memanggil kepala dinas maupun wakil kepala dinas dan juga beberapa pejabat struktural di dinas tersebut untuk mengonfirmasi terkait dengan penerimaan pokir dimaksud,” papar Asep.
Bagaimana dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah? KPK menggali keterangan keterkaitan dana hibah yang digunakan DPRD dengan pihak pemerintah daerah (pemda).
Asep mengatakan, KPK menelusuri alur aturan pembagian dana hibah pokir tersebut dan pertemuan antara Pemprov Jatim dan DPRD terkait dana yang dikorupsi tersebut.
“Kami juga menyusuri asal dana pokir ini. Menyusuri bagaimana pembagiannya, pengaturannya, dan lain-lainnya. Seperti itu, bagaimana pertemuan-pertemuan antara eksekutif dengan legislatif. Bagaimana pembagiannya, presentasinya, dan lain-lainnya,” ucap Asep mengenai keterlibatan Khofifah.
Hingga saat ini, KPK total telah menetapkan 21 tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022.
“Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, maka berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 tersangka,” kata Asep.
