JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik belum diterapkan di Ibu Kota.
Pramono menerangkan, wacana jalan berbayar ini sudah digagas sejak era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke). Namun wacana ERP tersebut tidak juga direalisasikan oleh gubernur-gubernur penggantinya.
Menurutnya, alasan kebijakan ERP hingga kini belum diterapkan di Jakarta karena sistem penunjangnya belum maksimal.
“Jadi semangat untuk ERP ini sudah ada sejak zaman Bang Foke, Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Djarot, Mas Anies, Pj dan sebagainya. Tetapi kenapa sampai hari ini belum bisa diterapkan memang supporting sistemnya belum selesai,” kata Pramono di Rumah Pompa Sunter C pada Senin, (26/5/2025).
Untuk itu Pramono akan menyelesaikan sistem penunjangnya terlebih dahulu sebelum kebijakan jalan berbayar diterapkan, salah satunya penunjangnya adalah Transjabodetabek.
“Maka saya memulai menyelesaikan terlebih dahulu supporting systemnya yaitu yang saya sebut dengan Transjabodetabek,” ucapnya.
Saat ini lanjut Mas Pram sapaan akrabnya, sudah ada 3 rute TransJabodetabek yang dia resmikan yakni Alam Sutera-Blok M, Vida Bekasi-Cawang, dan PIK 2-Blok M.
“Nanti setelah itu tentunya kami akan mengkaji apakah akan ada tambahan rute lainnya,” katanya.
Setelah seluruh rute TransJabodetabek tersedia, barulah Pramono akan mempertimbangkan terkait penerapan ERP.
“Setelah semuanya selesai kemudian pemerintah Jakarta bisa melakukan subsidi untuk itu maka baru kemudian kapan diterapkannya nanti setelah itu,” katanya.
Namun, Pramono belum bisa memastikan apakah kebijakan jalan berbayar elektronik akan diterapkan di Jakarta.
“Nanti jangan nanti saya di framing lagi bahwa Jakarta akan melakukan menetapkan ERP,” pungkasnya.
